5 Simple Techniques For reformasi intelijen indonesia

5 Simple Techniques For reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Kata intelijen juga sering digunakan untuk menyebut pelaku pengumpul informasi ini, baik sebuah dinas intelijen maupun seorang agen. Seperti agen 007 James Bond seorang agen intelegen bergerak secara perorangan.

This type of circumstances increase the attention which the posture of most up-to-date intelligence institutions and operations won't be possible if we find assistance with the organizational realities and latest legal foundation due to the fact They may be an product While using the authoritarian politics about the Orde Baru

Indonesia perlu membuat lembaga kontra intelijen. Aktivitas intelijen dari negara asing di Indonesia diduga sangat aktif. Hal ini sangat rawan dan menjadi ancaman tersendiri bagi kedaulatan bangsa Indonesia.

yakni operasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data-facts informasi dan kegiatan lain untuk kepentingan strategis umumnya dilakukan dengan jangka panjang.

Tapi apa yang bisa kita rasakan dan kita lihat dari hasil reformasi ini? Reformasi yang telah berjalan enam belas tahun ini semula bertujuan menegakkan demokrasi dan HAM, kini kita lihat hasilnya.

UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.

BAKIN, which afterwards grew to become BIN, continues to be under the scrutiny with the armed service, Specially relating to their alleged link to a variety of social conflicts and violent acts that transpired right after 1998, viewed as a mirrored image of Soeharto’s ‘anger.’ You will discover three sights shaped at this time. Very first

Rodon Pedrason, mantan Gubernur STIN, menilai bahwa BIN telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan baru muncul dengan semakin terbukanya kultur intelijen yang bisa mengancam prinsip kerahasiaan.

Personalized: Customs (kebiasaan) or conventions, That could be classified just like a offer of regulation, are customary regulation, that may be differentiated from typical customs. Customary laws (hereinafter “customs”) encompass polices that Even if not enacted because of the issue or its subordinate authority are relevant as legislation.

Kisah para jurnalis internasional meliput di Indonesia – 'Sebelumnya sudah represif, sekarang lebih represif lagi'

Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.

The civilian-controlled Ministry of Defense proposed to President Soekarno to sort a strategic intelligence Firm by using a “civil character,” which didn't appear beneath the auspices from the navy. In July 1946, defense minister Amir Sjarifuddin attempted to create a “

tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada klik disini dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.

Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.